Note: Tulisan ini merupakan bagian dari makalah perkuliahan yang saya buat.

Pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik (politics) adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar warga, untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan bersama yang harmonis.[1] Akan tetapi, pada praktiknya tidak semua aktor politik menjadikannya sebagai dasar dalam bekerja demi terwujudnya kehidupan bersama yang harmonis tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat Ramlan Surbakti dalam buku Memahami Ilmu Politik yaitu setiap pihak dalam kehidupan politik selalu menggunakan alasan demi “kebaikan bersama” (public good). Alasan yang diterima secara umum itu dikemukakan untuk mengadakan pembenaran atas tuntutan atau tindakannya. Maka dari itu, agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan, ada tiga masalah utama sehubungan dengan kekuasaan politik yang menjadi perhatian ilmuwan politik, yaitu bagaimana kekuasaan dijalankan bagaimana kekuasaan didistribusikan, dan mengapa seseorang atau kelompok tertentu mempunyai kekuasaan yang lebih besar daripada orang atau kelompok lain dalam situasi dan kondisi tertentu.

Selain itu, Harold D. Laswell dalam buku Who Gets What, When, How mengatakan: “Politik adalah masalah siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana.[2] Berdasarkan pendapat inilah, kita bisa menjelaskan tentang bagaimana cara seseorang mendapatkan kekuasaan publik dengan cara-cara tertentu, misalnya ketika seseorang memperoleh sebuah jabatan publik menggunakan cara money politics, maka ketika ia sudah menjalankan kekuasaannya, ia berpotensi melakukan tindakan-tindakan melanggar hukum, hal ini dilakukan karena ia telah mengeluarkan banyak uang sebagai modal mendapatkan kekuasaan, sehingga ketika dia sudah menjabat, ia berkeinginan untuk mendapatkan kembali modal yang telah ia keluarkan dan salah satu cara yang ditempuh adalah dengan melakukan korupsi. padahal korupsi merupakan tindakan melanggar hukum karena menyelewengkan kekuasaan publik untuk kepentingan tertentu.